Iran menetapkan Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (Royal Air Force/RAF) sebagai organisasi teroris mulai 1 November 2026. Teheran juga memasukkan badan intelijen luar negeri Inggris, MI6, ke dalam kategori kelompok bermusuhan. Pemerintah Iran menyebut keputusan itu sebagai balasan atas langkah London yang lebih dulu menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris.
Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan keputusan tersebut pada Minggu, 1 November 2026. Penetapan terhadap Royal Navy dan RAF disebut didasarkan pada undang-undang Iran mengenai tindakan timbal balik atas penetapan IRGC oleh Amerika Serikat, serta resolusi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Dalam pernyataannya, Teheran menyatakan langkah Inggris terhadap IRGC dilakukan melalui Undang-Undang Ancaman Negara 2026 pada 13 Juli. Iran menilai keputusan London itu sebagai tindakan bermusuhan dan menjadikannya dasar untuk menetapkan status baru bagi dua institusi militernya.
MI6 masuk daftar kelompok bermusuhan Iran
Penetapan Iran tidak hanya menyasar angkatan bersenjata Inggris. MI6 juga dinyatakan sebagai kelompok bermusuhan, dengan pemberlakuan yang sama mulai 1 November 2026. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut keputusan itu merujuk pada aturan tentang peningkatan hukuman bagi tindakan spionase dan kerja sama dengan negara atau pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Dengan status tersebut, ketentuan dalam undang-undang Iran terkait spionase dan kerja sama dengan pihak bermusuhan dinyatakan berlaku terhadap MI6. Pengumuman itu disampaikan melalui kanal resmi pemerintah Iran dan kantor berita pemerintah, IRNA.
Iran juga menuduh Inggris terlibat dalam perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran. Tuduhan itu berkaitan dengan pemberian akses ke pangkalan militer, sarana logistik, dan fasilitas lain yang berada di bawah yurisdiksi Inggris. Pernyataan tersebut merupakan alasan yang disampaikan pemerintah Iran; London disebut menjadi sasaran respons di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Ketegangan berlanjut meski ada nota kesepahaman
Hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya memburuk sejak serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu memicu balasan Iran di sejumlah wilayah kawasan. Perkembangan tersebut turut memperbesar kekhawatiran terhadap keamanan dan pelayaran di Selat Hormuz, jalur penting yang menjadi bagian dari pembahasan diplomatik antara Washington dan Teheran.
Pada Juni 2026, Iran dan Amerika Serikat menandatangani Memorandum Islamabad. Nota kesepahaman itu menetapkan gencatan senjata selama 60 hari dan dimaksudkan untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Penghentian pertempuran juga mencakup wilayah Lebanon.
Namun, kesepakatan tersebut tidak menghentikan ketegangan. Beberapa hari setelah memorandum dijalankan, militer AS melancarkan serangan udara terhadap infrastruktur pengawasan maritim, sistem komunikasi, dan lokasi pertahanan udara di pesisir Iran. Presiden AS Donald Trump menyatakan serangan itu dilakukan setelah Iran menyerang kapal kargo di Selat Hormuz, yang menurutnya melanggar komitmen dalam memorandum.
Iran kemudian membalas dengan serangan udara terhadap pangkalan atau fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain. Kedua negara masih saling melontarkan ancaman dan belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik.
Respons timbal balik memperkeras hubungan Iran-Inggris
Penetapan Royal Navy, RAF, dan MI6 memperlihatkan bagaimana perselisihan Iran dengan Inggris kini berkelindan dengan konflik yang lebih luas antara Teheran, Washington, dan Israel. Langkah terbaru Iran menjadi respons langsung atas status IRGC menurut hukum Inggris, tetapi pemerintah Iran juga mengaitkannya dengan dugaan dukungan London terhadap operasi militer AS-Israel.
Belum ada rincian lebih lanjut dalam pengumuman Iran mengenai dampak praktis penetapan tersebut terhadap aktivitas atau personel Inggris. Di tengah belum pulihnya gencatan senjata dan sengketa keamanan di Selat Hormuz, keputusan ini menambah satu lapis ketegangan diplomatik. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah kedua pihak memilih membatasi respons atau memperluas langkah balasan.

