Nawaz Sharif kehilangan jabatan perdana menteri Pakistan pada 28 Juli 2017 setelah Mahkamah Agung menyatakannya tidak memenuhi syarat menjadi anggota parlemen. Dasar putusan itu bukan bukti bahwa ia menerima uang dari perusahaan di Uni Emirat Arab, melainkan hak atas gaji yang dinilai wajib dicantumkan dalam dokumen pencalonan.
Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatan ketiga Sharif sebagai perdana menteri. Ia sebelumnya kembali berkuasa pada 2013, lebih dari satu dekade setelah dijatuhkan dalam kudeta militer pada 1999 dan kemudian pergi ke pengasingan di Arab Saudi.
Panama Papers membuka penyelidikan keluarga Sharif
Penyelidikan terhadap kekayaan keluarga Sharif berkembang setelah Panama Papers bocor pada 2016. Dokumen itu mengungkap hubungan keluarga tersebut dengan sejumlah perusahaan di luar negeri dan kepemilikan properti mewah di London, termasuk empat flat di Avenfield House, Park Lane.
Perkara itu kemudian dibawa ke Mahkamah Agung Pakistan. Namun, keberadaan aset keluarga dalam dokumen Panama Papers bukan alasan langsung yang dipakai untuk mendiskualifikasi Sharif. Fokus putusan akhirnya tertuju pada Capital FZE, perusahaan di Uni Emirat Arab tempat Sharif tercatat pernah menjabat sebagai chairman.
Pada 20 April 2017, lima hakim yang memeriksa perkara tidak mencapai kesimpulan seragam. Dua hakim, termasuk Asif Saeed Khosa dan Gulzar Ahmed, berpendapat Sharif harus didiskualifikasi. Tiga hakim lainnya memutuskan penyelidikan perlu dilanjutkan melalui Joint Investigation Team (JIT).
JIT yang dipimpin Wajid Zia diberi waktu 60 hari untuk menelusuri aset dan transaksi keluarga Sharif. Dalam penyelidikan itu, tim memperoleh dokumen dari Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) yang mencatat masa jabatan Sharif di Capital FZE sejak 7 Agustus 2006 hingga 20 April 2014.
Hak gaji yang dipersoalkan di pengadilan
Dokumen tersebut menyebut Sharif berhak atas gaji sebesar 10 ribu dirham Uni Emirat Arab per bulan. Sharif tidak membantah pernah menempati posisi di perusahaan itu. Namun, pihaknya menyatakan jabatan tersebut bersifat seremonial dan terkait izin tinggalnya di Uni Emirat Arab, serta membantah bahwa ia benar-benar menerima gaji.
Dalam proses hukum, Wajid Zia mengakui JIT tidak menemukan catatan bank yang menunjukkan pembayaran dari Capital FZE masuk ke rekening Sharif. Tim juga tidak menemukan tanda terima yang membuktikan ia menerima uang tersebut.
Mahkamah Agung tetap memandang gaji yang belum ditarik itu sebagai receivable, yakni hak untuk menerima pembayaran. Karena memiliki nilai ekonomi, hak tersebut dianggap sebagai aset yang semestinya diungkapkan dalam dokumen pencalonan Sharif untuk Pemilu 2013.
Mahkamah menyatakan Sharif tidak jujur berdasarkan Pasal 99(f) ROPA dan Pasal 62(1)(f) Konstitusi Pakistan, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi anggota parlemen.
Dengan demikian, inti persoalan hukumnya bukan apakah Sharif menerima uang dari Capital FZE. Mahkamah menilai ia memiliki hak atas pembayaran yang tidak dicantumkan dalam dokumen pencalonan. Aturan pemilu Pakistan mewajibkan calon anggota parlemen menyampaikan pernyataan mengenai aset dan kewajibannya.
Diskualifikasi berujung pada berakhirnya jabatan
Putusan 28 Juli 2017 menyatakan Sharif tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Majelis Nasional dan memerintahkan Komisi Pemilihan Pakistan menerbitkan pemberitahuan diskualifikasi. Hilangnya status sebagai anggota parlemen itu berdampak langsung pada posisinya sebagai perdana menteri.
Pakistan menganut sistem parlementer, yang mensyaratkan perdana menteri dipilih dari kalangan anggota Majelis Nasional. Karena Sharif tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota majelis, ia tidak dapat mempertahankan jabatan kepala pemerintahan.
Jalur ini berbeda dari mosi tidak percaya, mekanisme politik yang dapat digunakan Majelis Nasional untuk mencabut dukungan kepada perdana menteri. Dalam perkara Sharif, Mahkamah Agung menilai kelayakan hukumnya sebagai anggota parlemen, bukan seberapa besar dukungan politik yang masih dimilikinya.
Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan administratif mengenai pengungkapan aset dapat berujung pada perubahan politik besar. Perdebatan tentang batas kewenangan pengadilan dan arti kejujuran dalam pencalonan pun menjadi bagian penting dari perkara yang menyingkirkan Sharif dari kursi perdana menteri.

