Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tasikmalaya meminta Wali Kota Tasikmalaya segera menerbitkan Peraturan Wali Kota untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Desakan itu disampaikan setelah tercatat 147 kasus baru di kota tersebut selama Januari hingga Oktober 2026.
Data yang diberitakan menunjukkan kasus didominasi kelompok usia produktif. Sekitar 80 persen di antaranya laki-laki dan 20 persen perempuan. Bagi KAMMI, angka tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kelompok usia produktif berperan penting dalam kehidupan keluarga, pendidikan, kegiatan ekonomi, serta pembangunan daerah.
Pengurus Daerah KAMMI Tasikmalaya menilai persoalan HIV/AIDS tidak cukup dipandang sebagai angka dalam laporan kesehatan. Organisasi mahasiswa itu mendorong pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pendampingan.
Kasus HIV/AIDS jadi bahan evaluasi daerah
Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, mengatakan perkembangan kasus tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah maupun masyarakat. Ia mengaitkan persoalan kesehatan itu dengan tanggung jawab menjaga kehidupan sosial dan melindungi generasi muda.
“Jangan sampai identitas Kota Santri hanya menjadi slogan, sementara upaya menjaga nilai sosial, moral, dan perlindungan generasi muda belum mendapatkan perhatian yang memadai,” kata Syafiq, Senin (16/11/2026).
Tasikmalaya dikenal dengan sebutan Kota Santri, yang lekat dengan tradisi pendidikan keagamaan, pesantren, kegiatan dakwah, dan kehidupan masyarakat religius. Menurut KAMMI, identitas tersebut semestinya tercermin dalam tindakan nyata, termasuk penguatan pendidikan keluarga, pembinaan karakter anak muda, serta kepedulian terhadap persoalan kesehatan.
Organisasi itu mengingatkan bahwa perubahan dinamika sosial menghadirkan tantangan yang tidak bisa dijawab hanya dengan mempertahankan simbol atau julukan daerah. Persoalan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS), dalam pandangan KAMMI, perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh. Imbauan moral saja dinilai tidak cukup tanpa kebijakan yang terukur, edukasi berbasis pengetahuan, akses pelayanan kesehatan, dan pendampingan masyarakat.
Perwalkot diharapkan mengatur pencegahan sejak dini
KAMMI mendorong Wali Kota Tasikmalaya menyusun dan menerbitkan Peraturan Wali Kota pada akhir 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menangani HIV/AIDS dan IMS secara lebih sistematis, bukan hanya merespons kasus yang sudah ditemukan.
Dalam usulannya, KAMMI menaruh perhatian pada edukasi kesehatan reproduksi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS serta IMS. Regulasi juga diharapkan memperkuat perlindungan anak dan remaja, pembinaan kehidupan sosial, serta peran keluarga dalam mendampingi generasi muda.
Langkah pencegahan, menurut organisasi tersebut, perlu dijalankan sejak dini dan melibatkan berbagai lingkungan yang dekat dengan masyarakat. Keluarga, sekolah, pesantren, dan komunitas kepemudaan disebut sebagai unsur yang dapat mendukung edukasi dan pembinaan. KAMMI juga menginginkan koordinasi pemerintah daerah dengan fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, pesantren, organisasi kepemudaan, serta unsur masyarakat lainnya diperkuat.
Pelibatan banyak pihak itu penting agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah diharapkan menyatukan upaya edukasi, pencegahan, pelayanan, dan pendampingan dalam kebijakan yang jelas. Namun, sumber berita tidak merinci bentuk program, mekanisme pelaksanaan, maupun anggaran yang akan diatur dalam Perwalkot tersebut.
Menjaga kesehatan tanpa mengabaikan perlindungan
Angka 147 kasus baru menjadi pengingat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi langkah yang telah berjalan dan menentukan kebutuhan kebijakan berikutnya. KAMMI berharap regulasi yang didorong dapat memberi arah bagi pencegahan HIV/AIDS dan IMS, sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat.
Di sisi lain, upaya penanggulangan juga membutuhkan edukasi dan layanan yang dapat dijangkau. KAMMI menekankan perlunya lingkungan sosial yang sehat dan bertanggung jawab, dengan perhatian pada kesehatan, pembinaan keluarga, dan perlindungan anak muda. Usulan tersebut kini menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk menerjemahkan keprihatinan atas data kasus ke dalam langkah kebijakan yang konkret.
Penerbitan Perwalkot, jika disusun, akan menjadi salah satu upaya membangun penanganan yang lebih terarah. Tantangan berikutnya ialah memastikan koordinasi berbagai unsur berjalan dan edukasi kesehatan dapat diterima masyarakat secara tepat.

