31 Nakes NTB Terima Satyalancana Karya Satya Presiden

Nasional

Sebanyak 31 tenaga kesehatan (nakes) asal Nusa Tenggara Barat menerima Satyalancana Karya Satya dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu disampaikan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang digelar Pemerintah Provinsi NTB pada Kamis, 12 November 2026.

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/TK/2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Dalam acara itu, penyematan penghargaan diwakili tiga tenaga kesehatan dengan masa pengabdian masing-masing 30, 20, dan 10 tahun.

Penghargaan untuk pengabdian hingga 30 tahun

Satyalancana Karya Satya diberikan kepada aparatur yang dinilai bekerja setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah. Penghargaan juga mempertimbangkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, serta disiplin yang dijalankan terus-menerus.

Masa kerja yang menjadi dasar pemberian tanda kehormatan tersebut sekurang-kurangnya 10, 20, atau 30 tahun. Dengan demikian, penghargaan bagi para nakes NTB mencakup tiga jenjang masa pengabdian di lingkungan pelayanan kesehatan.

Salah satu penerima yang mewakili penyematan ialah Edi Ramlan, S.K.M., Analis Ahli Madya. Ia memperoleh Satyalancana Karya Satya atas dedikasi selama 30 tahun.

Endi Mariani, S.K.M., M.Kes., yang menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, menerima penghargaan untuk masa pengabdian 20 tahun. Sementara itu, Mardhotillah, S.K.M., Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, mendapat tanda kehormatan atas pengabdian selama 10 tahun.

Penghargaan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKN di NTB. Pemberian tanda kehormatan kepada 31 tenaga kesehatan sekaligus menandai pengakuan atas masa kerja dan kontribusi mereka dalam pelayanan kesehatan.

Pesan HKN: kesehatan sebagai hak semua warga

Dalam acara yang sama, Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menyampaikan kembali amanat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tema pesan yang ditegaskan tahun ini adalah prinsip “Sehat untuk semua”, yakni kesehatan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Abul Chair saat membacakan amanat tersebut.

Ia menyebut tiga arah kebijakan yang telah dan akan terus disiapkan pemerintah: mencegah penyakit sebelum seseorang jatuh sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Abul Chair, pendekatan pelayanan kesehatan juga tengah berubah. Pemerintah tidak lagi hanya menunggu warga datang setelah sakit, tetapi berupaya aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Salah satu wujudnya ialah program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada tahun ini. Layanan CKG disebut sudah tersedia di seluruh kabupaten dan kota.

CKG dorong deteksi dini penyakit

Hasil pemeriksaan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Lebih dari 8 juta warga terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes meski belum merasakan gejala.

Abul Chair mengingatkan, penyakit kronis seperti hipertensi bisa tidak menunjukkan tanda yang jelas pada tahap awal. Gejala dapat muncul ketika penyakit berkembang menjadi komplikasi berat, seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Dari warga yang terdeteksi, baru sekitar 9 juta orang yang aktif berobat.

Deteksi dini juga penting untuk penanganan kanker. Penyakit tersebut bukan vonis akhir apabila ditemukan lebih awal, karena penanganan dan pengobatan dapat dilakukan dengan lebih efektif. CKG, kata Abul Chair, membantu menjaga orang sehat tetap sehat sekaligus memungkinkan risiko kesehatan ditangani lebih dini.

Program pemeriksaan itu turut mendukung penemuan kasus tuberkulosis (TB). Setiap tahun, sekitar 3.000 orang jatuh sakit karena TB, dan sebagian di antaranya belum menyadari kondisinya. Pemerintah, menurut Abul Chair, berupaya mengubah pola penanganan dari menunggu pasien datang menjadi aktif menemukan kasus di masyarakat.

Tahun ini, lebih dari 700.000 kasus TB berhasil terdeteksi dan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan. Pemerintah menetapkan target Indonesia bebas TB pada 2030. Upaya pencegahan dan penemuan dini itu menjadi konteks penting bagi kerja tenaga kesehatan, seiring penghargaan yang diberikan kepada para nakes NTB atas pengabdian mereka.